Terganjal Pilkada, Mutasi Molor Tak Jelas

MADIUN – Gara gara Pilkada Madiun gerbong mutasi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama , untuk merebutkan lima kursi kepala dinas di OPD pemerintah Kabupaten Madiun kembali molor beberapa minggu kedepan. Molornya mutasi ini, karena masih menunggu ijin dari Kemendagri.

Gerbong mutasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun yang sebelumnya tinggal menunggu hari baik kini harus kembali terganjal.

Pasalnya, sesuai aturan pasal 71 UU 10 2016. Pemerintah daerah yang dalam waktu 6 bulan akan melakukan Pilkada. Proses mutasi jabatan di lingkungan OPD harus mengantongi rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Badan Kepegawaian Kab Madiun, Sigit Sugiharto mengaku, sebenarnya, seluruh tahapan proses pengisian jabatan 5 kursi kepala OPD dilingkungan Pemkab Madiun, telah tuntas. Dari hasil lelang jabatan tersebut, terjaring 26 calon pejabat. Dan sudah diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau K-A-S-N.

Bahkan tiga nama dari 5 jabatan yang direbutkan juga sudah turun. Namun karena belum mendapatkan rekomendasi dari kementerian dalam negeri, sebagai implementasi UU no 10 tahun 2016. Mutasi belum bisa dilaksanakan.

Diketahui, sedikitnya 26 PNS dilingkungan Pemkab Madiun menjadi peserta seleksi terbuka pengisian lima jabatan OPD dilingkungan Pemkab Madiun. Mereka yang layak bakal menduduki lima jabatan tinggi pratama opd dilingkungan pemkab madiun. Yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora,  Satpol PP,  Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Komentar
READ  Lebih Dari 50 Tahun, 8 KK Di Lereng Wilis Belum Menikmati Aliran Listrik 

Baca Juga

Leave a Comment