Pemkot dan DPRD Sepakat 10 Raperda Tahap 1

KOTA MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah kota Madiun tahap 1 tahun 2017. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD kota Madiun, Istono serta Wakil DPRD kota Madiun, Didik Yulianto. Hadir pula Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Jajaran Forpimda kota Madiun, Sekretaris Daerah kota Madiun, Maidi serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Madiun.

Dalam pengambilan keputusan terhadap 10 Raperda kota Madiun tahap 1 ini, didahului dengan penyampaian Pemandangan Umum sekaligus pendapat Fraksi-Fraksi DPRD kota Madiun. Pemandangan umum dan pendapat fraksi-fraksi ini dijadikan 1, yang disampaikan oleh Subyantara sebagai juru bicara fraksi-fraksi DPRD kota Madiun. 10 raperda yang bakal disetujui diantaranya :

  1. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 02 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
  2. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
  3. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  4. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 24 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
  5. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
  6. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 26 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
  7. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  8. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 29 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
  9. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 30 tahun 2011 tentang retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan;
  10. Perubahan atas Perda kota Madiun nomor 01 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
READ  Ratusan Ribu Warga Mlaku Bareng Kang Suyat

Berbagai saran dan pendapat disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD kota Madiun diantaranya pemerintah kota Madiun harus melakukan sosialisasi terkait 10 (sepuluh) Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar stakeholder memahami Substansi serta memberikan pengaruh untuk berlakunya peraturan daerah secara efektif.

Ketua DPRD kota Madiun, Istono menjelaskan kota Madiun memiliki potensi yang sangat dinamis. Untuk itu, DPRD kota Madiun serta pemerintah kota Madiun mengevaluasi produk Peraturan Daerah (PERDA) untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan.

Sementara itu, Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menegaskan perubahan beberapa PERDA kota Madiun memang menjadi keharusan. Untuk itu, Pemerintah kota Madiun siap untuk segera mensosialisasikan kepada masyatakat terkait 10 perda yang baru disetujui tersebut. Utamanya, mensosialisasikan PERDA yang bersingungan langsung dengan masyarakat.

Ketua DPRD kota Madiun Istono, Wakil Ketua DPRD kota Madiun, Didik Yulianto serta Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto melakukan penandatangan berita acara hasil rapat paripurna ini. 10 Raperda yang disetujui menjadi perda ini akan dikonsultasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Komentar

Baca Juga

Leave a Comment