Wajib Diberi Upah, Karena Pers Bukan Peternakan Ayam

SURABAYA – Cukup banyak oleh oleh yang dibawa redaksi JTV Biro Madiun saat mengikuti pelatihan media khusus TV lokal yang diprakarsai dewan pers. Tentu tidak cukup disajikan semuanya untuk pembaca. Dewan pers betul betul paham kondisi media saat ini. Salah satunya terkait perusahaan pers wajib memberi upah atau gaji.

Imam Wahyudi salah satu anggota dewan pers menjelaskan sesuai peraturan dewan pers No.4 tahun 2008 tentang standart perusahaan pers, diatur bagaimana perusahaan pers yang betul sehingga menghasilkan media bermutu dan bukan sebaliknya abal abal.

“Harus dapat gaji dong karena kalau tidak apa bedanya dengan peternakan ayam? Tahu to ternak ayam? Dikumpulin lalu dilepas ke jalanan biar cari makan sendiri sendiri,” sindir Imam sambil terkekeh.

Aturan standart perusahaan yang betul sesuai peraturan dewan pers salah satunya berbadan hukum Perseroan Terbatas atau PT. Selain itu dipoint 6 disebutkan punya keuangan yang cukup sekurang kurangnya enam bulan untuk menjalankan roda perusahaan pers.

Nah terkait upah hal itu diatur pada poin 8 dimana wajib memberi upah kepada wartawan atau karyawannya. “Jangan sampai wartawan disuruh cari makan diluar itu gak ada bedanya peternakan ayam,” beber Imam Wahyudi.

Terkait keberadaan TV lokal, Imam juga mengingatkan agar tidak terjebak dengan perkembangan medsos. Gempuran medsos tetap harus dikalahkan dengan kontent lokal atau produk tayangan yang tidak bisa ditembus kelompok medsos. “Intinya ayo kembali ke khittah yaitu kode etik jurnalistik itu saja resepnya”, pungkas Imam Wahyudi

2,783 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Komentar
READ  Polres Gandeng MUI Berantas Minol Dan Narkoba

Baca Juga

Leave a Comment