Penetapan 4 Raperda Non APBD Menjadi Perda Kab Madiun Tahun 2017

Bertempat di gedung DPRD Kab Madiun kembali dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa. Kali ini Rapat Paripurna DPRD Kab Madiun dalam rangka membahas 4 Raperda non APBD Kab Madiun dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun.

Rapat Paripurna ini meurapakan kelanjutan dari pembahasan 4 Raperda Kabupaen Madiun yang dijadwalkan pelaksanaanya tanggal 30 november 2017 yang lalu. Namun dikarenakan ada 2 raperda yang terlebih dahulu harus mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur selaku Wakil Pemertintah Pusat, maka untuk efisiensi pelaksanaannya dilakukan di tahun 2018 ini. Raperda yang harus di berikan fasilitasi tersebut dan menjadi tugas pansus 1 yakni : Raperda Kab Madiun tahun 2017 tentang rencana induk kepariwisataan Kab Madiun tahun 2018 – 2025, Raperda Kab Madiun tahun 2017 tentang rencana pencabutan atas peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang izin gangguan sebagaimana telah di ubah dengan perda no 07 tahun 2016 tentang perubahan atas perda nomor 11 tahun 2010 tentang izin gangguan.

Kedua raperda tersebut oleh Bupati Madiun telah di ajukan ke Gubernur Jawa Timur melalui suratnya tertanggal 23 november 2017 nomor 188.342/256/402.013/2017 perihal permohonan fasilitasi Raperda Kab Madiun tahun 2017. Hasil fasilitasi tersebut telah memperoleh jawaban oleh gubernur tertanggal 22 desember 2017 dan raperda tersebut disetujui dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi perda yang definitif.

 

Komentar
READ  PT. Arminareka Perdana , Menuju Gerakan Umroh Akbar Spektakuler 10.000 Jamaah

Baca Juga

Leave a Comment