PONOROGO – Memasuki tahun anggaran 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo diminta untuk langsung bekerja dan menjalankan program tanpa menunda pelaksanaan kegiatan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan realisasi program yang kerap terjadi di akhir tahun anggaran.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Sugiharto, menegaskan bahwa awal tahun merupakan fase krusial dalam menata ritme kerja pemerintahan. Menurutnya, banyak keterlambatan pelaksanaan program berawal dari lemahnya perencanaan sejak awal tahun.
Oleh karena itu, seluruh ASN diminta bekerja secara disiplin dan profesional, serta berpedoman pada jadwal dan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memiliki indikator capaian kinerja yang jelas. Evaluasi kinerja juga akan dilakukan secara berkala, minimal setiap empat bulan, untuk memastikan progres program berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mendorong efisiensi anggaran sejak awal tahun. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menekan kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi juga terus didorong, di antaranya melalui pelaksanaan rapat secara daring. Upaya ini diharapkan mampu menekan biaya operasional, sehingga anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas pembangunan daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Ponorogo berharap serapan APBD tahun 2026 dapat berjalan optimal dan seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat sasaran.
