MAGETAN – Alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Magetan karena dinilai berpotensi mengganggu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa apabila tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat.
Anggota Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya desa-desa di Magetan menerima Dana Desa berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar per desa. Namun pada tahun 2026, alokasi tersebut turun tajam menjadi sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa.
Selain jumlahnya yang menurun, aturan penggunaan Dana Desa juga semakin ketat. Dana Desa tidak lagi diperbolehkan digunakan untuk membiayai honor kepala desa dan perangkat desa, perjalanan dinas, maupun pengadaan alat tulis kantor (ATK). Pembatasan tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menyusun program kerja.
Menyikapi kondisi ini, Didik Haryono meminta pemerintah desa agar lebih cermat dalam menentukan program prioritas. Menurutnya, pembangunan desa tidak selalu identik dengan proyek fisik. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan juga dinilai penting sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa.
Didik juga menekankan pentingnya peran kepala desa dalam mengedukasi masyarakat terkait penurunan alokasi Dana Desa tahun ini. Kepala desa diharapkan mampu menggerakkan partisipasi warga melalui semangat gotong royong dan swadaya untuk mendukung pembangunan desa.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang mutlak dilakukan. Menurut Didik, keterbukaan akan membangun kepercayaan publik, dan ketika kepercayaan telah terbentuk, partisipasi masyarakat akan mengikuti. Ia juga mengingatkan agar kepala desa tetap konsisten menjalankan program-program mandatory sesuai ketentuan penggunaan Dana Desa.
