MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial tengah mengkaji rencana pemasangan stiker di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga transparansi penyaluran bantuan, sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyatakan kajian masih terus dimatangkan. Selain menyusun konsep dan mekanisme pelaksanaan, Dinsos juga melakukan komunikasi intensif dengan seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Magetan. Koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi serta meminimalisasi potensi kendala sosial di tingkat masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan setiap desa dan kelurahan memiliki karakter wilayah yang berbeda. Karena itu, peran perangkat desa menjadi kunci penting, mengingat mereka dinilai paling memahami kondisi riil warga di lapangan.
Meski demikian, Parminto mengakui rencana pemberian label pada rumah warga berpotensi menimbulkan stigma negatif. Dampak psikologis terutama dikhawatirkan dirasakan oleh anak-anak, baik di lingkungan sosial maupun sekolah.
Dari pengalaman sejumlah daerah lain, kebijakan stikerisasi dinilai tidak bisa diterapkan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah berupaya mencari formulasi terbaik agar tujuan edukasi publik dan transparansi penyaluran bantuan tetap tercapai tanpa menurunkan martabat penerima manfaat.
Saat ini Dinas Sosial juga masih mengkaji desain dan narasi pada stiker yang akan digunakan. Harapannya, informasi yang disampaikan bersifat edukatif dan humanis, serta tidak menyudutkan keluarga penerima manfaat.
Pemkab Magetan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan terus dievaluasi sebelum benar-benar diterapkan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Magetan.
