KOTA MADIUN – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi sorotan serius kalangan akademisi. Mereka menekankan, deretan capaian pembangunan dan penghargaan yang diraih tidak dapat dijadikan pembenaran atas dugaan pelanggaran hukum yang tengah diproses.
Kapordi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun (Unmer), Maria Magdalena Widiantari, menilai secara objektif pembangunan fisik Kota Madiun di bawah kepemimpinan Maidi menunjukkan progres nyata, salah satunya melalui penguatan identitas kota lewat konsep “Madiun Mendunia”.
Dalam perspektif city branding, Maria menyebut strategi tersebut sebagai anomali positif. Kawasan Pahlawan Street Center (PSC) disebut menjadi simbol kuat dari konsep itu, dengan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata serta pergerakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski demikian, Maria menegaskan, capaian pembangunan dan deretan penghargaan tidak bisa menjadi alasan menoleransi praktik korupsi. Menurutnya, kasus ini menjadi ironi sekaligus peringatan serius bahwa korupsi, sekecil apapun, tidak pernah bisa dibenarkan. Penegakan hukum harus tetap berjalan demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.
