Ponorogo, Rabu 11 Juni 2025 – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo berlangsung dinamis, Rabu siang (11/6). Agenda rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Namun, tidak semua fraksi merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan Bupati.
Rapat paripurna yang digelar di Aula Litbang Bappeda ini dihadiri oleh enam fraksi DPRD, yakni Fraksi PKB, PDIP, PKS, Golkar, NasDem, dan Demokrat. Sementara Fraksi Gerindra tidak hadir karena sedang mengikuti kegiatan internal partai.
Dari enam fraksi yang hadir, tiga di antaranya — PKB, PDIP, dan Golkar — menyatakan puas dengan jawaban Bupati Ponorogo. Namun, tiga fraksi lainnya — NasDem, PKS, dan Demokrat — mengaku belum puas dan menilai masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti secara lebih mendalam.
Sebagai tindak lanjut, seluruh fraksi kemudian sepakat membentuk forum musyawarah mufakat yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami pelaksanaan APBD 2024.
“Pansus ini nantinya akan bekerja mendalami berbagai poin yang dianggap belum jelas atau belum maksimal dalam pelaksanaan APBD. Ini bentuk tanggung jawab bersama untuk transparansi dan perbaikan,” kata Dwi Agus Prayitno, Ketua DPRD Ponorogo.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut baik terbentuknya Pansus. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
“Silakan kalau memang dibentuk Pansus. Itu bagian dari fungsi pengawasan dan kita mendukung, karena prinsipnya adalah keterbukaan dan sinergi,” ujar Bupati Sugiri.
Setelah Fraksi NasDem, PKS, dan Demokrat menyerahkan nama-nama calon anggota Pansus, rapat paripurna resmi ditutup. Rencananya, Pansus akan mulai dibentuk dan bekerja secara resmi pada Kamis, 12 Juni 2025.
