Kota Madiun – Ribuan massa yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Madiun, Sabtu (30/8/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan, salah satunya terkait besaran tunjangan anggota dewan yang dinilai berlebihan dan membebani masyarakat.
Para demonstran menilai, tunjangan yang diterima anggota DPRD sudah jauh di luar kewajaran dan tidak sebanding dengan kondisi perekonomian masyarakat. Mereka bahkan membandingkan dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Madiun yang hanya berkisar Rp2 juta.
Ketegangan akhirnya mereda setelah massa ditemui Ketua DPRD Kota Madiun bersama Kapolres Madiun Kota. Dalam mediasi yang digelar di lokasi, koordinator aksi bersama Ketua DPRD dan Kapolres menandatangani surat kesepakatan di atas materai. Isi kesepakatan itu antara lain DPRD berjanji akan mengawal tuntutan massa dan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Selain menyoroti tunjangan dewan, massa juga menuntut transparansi terkait kasus kematian seorang driver ojol dalam aksi demonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, transparan, dan terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa masih bertahan dan berorasi di halaman kantor DPRD Kota Madiun.
