KOTA MADIUN – Gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan, Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) turun langsung ke Kota Madiun untuk melakukan monitoring dan evaluasi pascakericuhan di Gedung DPRD.
Seperti diketahui, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, beberapa daerah sempat mengalami kericuhan saat aksi massa berlangsung. Daerah tersebut antara lain Kota Surabaya, Kota dan Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Blitar, hingga Kota Madiun.
Di Kota Madiun, aksi massa sempat memanas setelah demonstran merangsek masuk ke Gedung DPRD dan melakukan perusakan pada 30 Agustus 2025 lalu. Kondisi ini mendorong Kemendagri melalui Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum RI untuk turun langsung memantau situasi.
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri RI, Sri Handoko Taruna, menegaskan perlunya pembinaan bagi kalangan pelajar. Pasalnya, hampir 70 persen peserta aksi massa di Jawa Timur didominasi oleh pelajar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih untuk bersikap hati-hati dengan melakukan cooling down sambil menunggu situasi kembali kondusif. Di sisi lain, Kemendagri memastikan telah merespons aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui inisiatif “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan memberikan tanggapan serta tindak lanjut. #KotaMadiun #Kemendagri #AksiMassa #RicuhDPRD #BeritaJTV
