PONOROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta seorang pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Penetapan status tersangka dilakukan setelah keempatnya menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 12 jam di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (9/11/2025) dini hari, keempat tersangka tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari informasi mengenai rencana pencopotan Direktur RSUD Dr. Harjono, Yunus Mahatma.
Untuk mempertahankan jabatannya, Yunus diduga berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono dan menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Bupati Sugiri.
KPK mengungkapkan bahwa penyerahan uang dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga November 2025, dengan total mencapai Rp1,25 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp900 juta diduga untuk Bupati dan Rp325 juta untuk Sekda. Penyerahan terakhir sebesar Rp500 juta menjadi momen ketika tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Uang tunai tersebut juga diperlihatkan dalam konferensi pers sebagai barang bukti.
Sementara itu, suasana berbeda terlihat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada Minggu pagi. Meski sang direktur tengah menjalani pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, rumah sakit tersebut tetap melaksanakan peringatan Hari Jadi ke-108.
Acara berlangsung sederhana tanpa kehadiran pejabat Pemkab maupun unsur Forkopimda yang biasanya hadir dalam perayaan tahunan itu.
Humas RSUD Dr. Harjono, Sugianto, memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal. “Kami memastikan semua layanan tetap beroperasi seperti biasa. Namun beberapa agenda perayaan HUT akan ditunda sampai situasi benar-benar kondusif,” ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik Ponorogo karena melibatkan kepala daerah aktif serta pejabat strategis di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik. KPK menegaskan bahwa penanganan kasus akan terus berlanjut untuk mengusut keterlibatan pihak-pihak lain.
