MAGETAN – Dinamika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2026 masih terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Magetan saat ini menunggu laporan lengkap dari Badan Anggaran (Banggar) sebagai dasar pembahasan final sebelum APBD ditetapkan. Meski proses evaluasi masih berjalan, DPRD menegaskan bahwa program prioritas pemerintah daerah tetap akan mendapatkan dukungan penuh.
Hingga kini, dokumen hasil pembahasan Banggar masih difinalisasi. DPRD menekankan bahwa sebelum disahkan, APBD wajib melalui serangkaian tahapan analisis, penyelarasan catatan, hingga pengecekan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap pos anggaran harus dipastikan realistis, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, proses evaluasi dilakukan secara cermat oleh setiap komisi dan alat kelengkapan dewan.
Ketua DPRD Magetan, Suratno, menjelaskan bahwa sekalipun laporan Banggar belum disampaikan secara penuh, pengawasan terhadap tahapan penyusunan APBD terus dilakukan. Koordinasi internal juga diperkuat agar pembahasan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai jadwal sehingga tidak menghambat tahapan pengesahan APBD 2026.
Di tengah proses pembahasan, DPRD memastikan tetap memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas Pemkab Magetan untuk tahun mendatang. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Pusat Pelayanan Umum (PPU) Maospati, yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administratif. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu ikon baru pelayanan publik di Magetan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pembangunan Pasar Hewan Modern Parang, yang akan dilengkapi fasilitas screening awal hewan ternak. Keberadaan pasar modern tersebut dinilai krusial untuk menekan potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) serta memperkuat rantai perdagangan hewan di wilayah Magetan.
Suratno menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata. Dokumen anggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Pembahasan APBD diperkirakan akan terus berlangsung hingga DPRD menerima laporan final dari Banggar, sebelum kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk proses pengesahan.
