Kab Madiun – Fraksi Golkar Bersuara keras menyikapi masih saja terdapat SILPA tahun anggaran 2023 lalu. Selain SILPA, rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) turut menjadi sorotan dalam rapat Paripurna agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi, Senin (10/06/2024) di gedung DPRD Kab Madiun.
Berbagai tanggapan dan saran masukan disampaikan juru bicara masing-masing fraksi. Enam jubir fraksi menyampaikan pertanyaan soal nota keuangan APBD Kab Madiun tahun anggaran 2023 lalu.
Fraksi Golkar Nurani Sejahtera dengan keras menyinggung angka SILPA yang masih saja terlalu tinggi. Didik Rudianto sebagai jubir fraksi Golkar menanyakan pos mana saja sehingga kembali muncul SILPA.
“Mohon dijelaskan terdapat SILPA 172 M itu berada di OPD mana saja? dan apakah hal ini sebagai bentuk efisiensi atau memang terjadi salah perencanaan,” ujar Didik Rudianto.
Selain itu juga mempertanyakan rendahnya serapan BTT. Pasalnya dari pagu yang sudah disiapkan sebesar 5.8 M, nyatanya Pemkab Madiun hanya mampu menyerap sekitar 28 persen atau 1.6 M.
Sedangkan Ketua DPRD Kab Madiun, Fery Sudarsono membantah jika SILPA tahun lalu dinilai tinggi. Sebab biasanya selalu diatas 200 M. Saran maupun pertanyaan soal SILPA kata Fery, memang sering terjadi dan segera akan dibahas bersama OPD terkait.
“Soal SILPA tidak juga kalau dibilang tinggi. tahun 2023 lalu kan hanya 172 M, biasanya SILPA lebih dari 200 M. Ya kita akan segera bahas agar matang perencanaan,” pungkas Fery Sudarsono. (Tova/ndor).
