NGAWI- Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana menunjuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai sub-pangkalan penyalur LPG 3 kilogram bersubsidi. Langkah ini akan diawasi secara ketat untuk memastikan distribusi gas bersubsidi tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Ngawi, Irine Sulistyowati, menyampaikan bahwa Pemkab akan berperan sebagai fasilitator antara KDMP dan Pertamina. Pemerintah daerah juga akan menjamin sinergi antar pihak agar kerja sama berjalan efektif tanpa kendala di lapangan.
Meski demikian, Irine menegaskan rencana tersebut tetap akan disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah. Jika di suatu daerah sudah terdapat pangkalan aktif dan masyarakat terbiasa mengambil LPG di lokasi tersebut, maka KDMP disarankan untuk mengembangkan unit usaha lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, fokus utama pengawasan penyaluran LPG 3 kilogram terletak pada penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketepatan distribusi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, Pemkab bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) akan melakukan pemantauan rutin. Pemerintah desa juga diharapkan ikut aktif dalam pengawasan agar LPG bersubsidi tidak salah sasaran.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah daerah melarang seluruh ASN menggunakan LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Pemkab Ngawi saat ini terus mendorong operasional KDMP agar dapat berperan lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Program ini juga merupakan bagian dari agenda nasional di era Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan ekonomi desa dan kemandirian energi.
