Ngawi – DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) Fraksi dan pengambilan keputusan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Dalam rapat paripurna ini dewan menyoroti target pendapatan asli daerah dan retribusi pajak daerah yang belum tercapai target.
Wakil rakyat memberikan catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Salah satunya yakni adanya penurunan atau masih belum tercapainya target terhadap pendapatan asli daerah, serta retribusi pajak daerah.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengakui jika hingga kini prosentase pendapatan asli daerah masih di kisaran 12 persen. Hal ini terlebih belum optimalnya dari sisi Badan Layananan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan. Hal ini yang juga masih terus dilakukan kajian apakah karena masyarakat yang pindah berobat, atau karena masyarakat juga lebih sehat.
Selain itu Ony mengakui jika Pemkab belum melakukan secara menyeluruh dalam penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) terutama untuk wilayah yang ada di daerah kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan. Saat ini tengah dilakukan kajian di wilayah yang ekonominya mulai berkembang.
Sementara Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar menyatakan mendorong Pemkab untuk segera melakukan kajian terutama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Seperti dalam hal penyesuaian NJOP yang masih jauh dibawah daerah lain, serta menerapkan sistem digitalisasi dalam penerimaan retribusi. Hal ini sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya kebocoran maka sangat diperlukan inovasi dari pemerintah daerah. (ito/ndor)
