NGAWI — DPRD Kabupaten Ngawi menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Kondisi tersebut dianggap memperlihatkan minimnya inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali potensi pendapatan daerah, terutama di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan kondisi keuangan daerah menjadi tantangan serius setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut membuat sejumlah OPD kesulitan menjalankan program kegiatan karena keterbatasan anggaran.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mencontohkan sektor perikanan yang dalam satu tahun hanya menargetkan PAD sebesar Rp36 juta. Menurutnya, target tersebut menunjukkan belum maksimalnya pengelolaan potensi daerah yang sebenarnya dapat dikembangkan lebih jauh.
Yuwono menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan, salah satunya melalui pengembangan sektor budidaya ikan. Potensi Balai Benih Ikan (BBI) disebut dapat diperluas, tidak hanya fokus pada pembibitan tetapi juga produksi ikan konsumsi yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat. Proses penjualan hasil budidaya di BBI dinilai berpeluang menjadi sumber PAD baru jika dikelola dengan strategi yang lebih kreatif.
“Kami berharap seluruh OPD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber PAD baru, tanpa mengabaikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegas Yuwono.
DPRD Ngawi mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi antar-OPD dan melakukan evaluasi strategi agar potensi lokal yang selama ini kurang tergarap dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran.
