PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengimbau masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri agar menempuh jalur resmi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi di negara tujuan.
Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait aspek keamanan dan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyampaikan bahwa Ponorogo termasuk daerah penyumbang PMI terbesar di Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperketat proses pemberangkatan, mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga kelengkapan dokumen lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko selama para PMI bekerja di luar negeri, sekaligus menekan praktik pemberangkatan nonprosedural yang berisiko tinggi.
Menurut Lisdyarita, sejumlah kasus yang melibatkan warga Ponorogo di luar negeri harus menjadi pelajaran bersama. Ia menegaskan, bekerja melalui jalur resmi memberikan kepastian hukum serta memudahkan pemantauan dan penanganan apabila terjadi permasalahan.
Pemkab Ponorogo juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja ke luar negeri secara ilegal, karena sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum di negara tujuan.
