NGAWI – Besaran pagu alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis. Penurunan dana yang diterima desa bahkan mencapai lebih dari 65 persen, sehingga berpotensi berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa.
Pada tahun 2026, total Dana Desa yang dialokasikan untuk 213 desa di Kabupaten Ngawi hanya sekitar Rp72 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pagu Dana Desa dalam APBN yang sebelumnya mencapai sekitar Rp190 miliar.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi, Arif Syaifudin, menjelaskan bahwa informasi penurunan tersebut berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dari informasi tersebut, Dana Desa yang diperkirakan diterima Kabupaten Ngawi hanya sekitar Rp72 miliar.
Akibat penurunan tersebut, alokasi Dana Desa di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan di kisaran 60 hingga 70 persen. Jika pada tahun-tahun sebelumnya setiap desa menerima dana sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar, kini setiap desa hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp240 juta hingga Rp370 juta.
Penurunan Dana Desa ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap program pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Sejumlah kegiatan fisik terancam ditunda atau dikurangi karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, Arif Syaifudin menegaskan pemerintah desa tetap diminta memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi layanan posyandu, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan rumah tidak layak huni bagi warga yang membutuhkan.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah desa di Kabupaten Ngawi diharapkan mampu melakukan penyesuaian program secara cermat agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
