PONOROGO – Kejaksaan Negeri Ponorogo terus mendalami dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Ponorogo. Puluhan kepala desa dari sejumlah kecamatan telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Berdasarkan data Kejari Ponorogo, kepala desa yang diperiksa berasal dari lima kecamatan, yakni Jambon, Sukorejo, Kauman, Sampung, dan Sawoo. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, I Komang Ugra Jagiwirata, menyebut pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk mengumpulkan alat bukti, khususnya terkait prosedur dan mekanisme penyaluran bansos di tingkat desa.
Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2025, Kejaksaan Negeri Ponorogo melakukan penggeledahan di kantor Dinsos PPPA Ponorogo. Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari, Zulmar Adhy Surya, menyasar ruangan-ruangan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan distribusi dana bantuan sosial. Sejumlah dokumen administrasi, khususnya terkait fakir miskin dan pemberdayaan sosial, diperiksa untuk mendukung proses penyidikan.
Kejari Ponorogo menyebut dugaan penyimpangan dana bansos ini terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan seluruh kepala desa di Kabupaten Ponorogo akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
