PONOROGO – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo hingga kini masih kosong pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 lalu. Meski pemerintah daerah telah membuka seleksi terbuka, minimnya peminat membuat masa pendaftaran harus diperpanjang.
Kursi jabatan Sekda Ponorogo resmi kosong sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, mantan Sekda definitif Ponorogo, Agus Pramono, ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lain. Sejak saat itu, posisi Sekda hanya diisi oleh pelaksana tugas.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo kemudian membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi posisi tersebut. Namun hingga penutupan pendaftaran pada Jumat, 20 Februari 2026, jumlah pendaftar belum memenuhi syarat minimal, yakni empat orang. Menurut Sekretaris BKPSDM Ponorogo, Suko Widodo, dari sejumlah pelamar yang telah mengirimkan berkas secara daring, seluruhnya berasal dari luar daerah. Sementara itu, belum ada pejabat eselon dua di lingkungan Pemkab Ponorogo yang mengikuti seleksi.
Kondisi ini membuat panitia seleksi memutuskan memperpanjang masa pendaftaran hingga 27 Februari 2026. Sepinya pendaftar disebut tak lepas dari fakta bahwa selama lebih dari 13 tahun Kabupaten Ponorogo tidak pernah melakukan pengisian jabatan Sekda. Agus Pramono menjabat sejak dilantik pada 27 April 2012 hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
BKPSDM Ponorogo juga menyebut seluruh tahapan seleksi kali ini diserahkan kepada panitia seleksi dari Provinsi Jawa Timur, sementara pemerintah daerah hanya melakukan pemantauan. Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyebut setidaknya ada sembilan ASN eselon dua di lingkungan Pemkab Ponorogo yang memenuhi syarat untuk mendaftar.
Plt Bupati berharap para pejabat yang memenuhi kualifikasi tidak ragu mengikuti seleksi demi menjaga stabilitas serta keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Ponorogo.
