Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kelembagaan bidang pemadam kebakaran (Damkar). Evaluasi ini dinilai penting, mengingat kondisi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari memadai, termasuk perlunya penambahan pos penyangga di beberapa titik rawan kebakaran.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terhadap kinerja Damkar menjadi perhatian serius. Saat ini, hanya ada satu pos penyangga Damkar yang berada di Kecamatan Widodaren. Padahal, idealnya diperlukan minimal tiga pos tambahan agar penanganan kebakaran dapat menjangkau seluruh wilayah Ngawi secara cepat dan efektif.
“Sarana dan prasarana kita masih sangat terbatas. Untuk menjangkau wilayah seluas Ngawi, butuh minimal tiga pos tambahan Damkar agar bisa merespons cepat,” ujar Wabup Dwi Rianto saat diwawancarai JTV, Kamis (24/07/2025).
Selain masalah fasilitas, Wabup juga menyoroti struktur organisasi Damkar yang saat ini masih berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, struktur ini perlu ditinjau ulang. Ke depan, tidak menutup kemungkinan Damkar dipisahkan menjadi lembaga mandiri atau digabung kembali ke dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai peran dan fungsinya.
Yang paling disayangkan, lanjut Wabup, adalah tidak berfungsinya call center Damkar saat ini. Padahal, layanan ini seharusnya menjadi jalur utama komunikasi dalam situasi darurat kebakaran.
“Damkar punya peran vital. Di tengah perkembangan industri yang semakin pesat di Ngawi, kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti call center tidak berfungsi. Ini menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Pemkab Ngawi pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, selain dukungan sarana dan prasarana, demi mewujudkan sistem penanggulangan kebakaran yang sigap, modern, dan profesional.
