Ngawi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menegaskan dukungannya terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Meskipun belum direalisasikan tahun ini, Pemkab Ngawi mulai mempersiapkan langkah awal, salah satunya dengan mengoptimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan seleksi calon siswa.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan DTSEN akan digunakan untuk memprioritaskan calon peserta didik dari kalangan warga kurang mampu. Selain itu, data tersebut juga bisa menjadi acuan jika pada tahun ajaran baru nanti terdapat siswa yang melakukan perpindahan sekolah.
“Pemkab Ngawi mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini. Dukungan itu melalui penyediaan lahan hingga optimalisasi data calon siswa berdasarkan DTSEN,” jelasnya.
Sebagai informasi, Pemkab Ngawi telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi untuk pembangunan sekolah tersebut. Jika dibutuhkan tenaga pendidik tambahan, Pemkab juga menyatakan siap membantu. Namun, pelaksanaannya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat di Ngawi sendiri diperkirakan baru dapat berjalan pada 2026, setelah perencanaan pembangunan dengan konsep boarding school yang akan dilakukan Kementerian PUPR rampung.
