MAGETAN – Ratusan usulan pembangunan dari masyarakat membanjiri DPRD Kabupaten Magetan melalui berbagai forum. Namun keterbatasan anggaran membuat tidak semua aspirasi dapat direalisasikan, sehingga penentuan skala prioritas menjadi hal utama.
DPRD Magetan mencatat sedikitnya 915 usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat. Ratusan aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Seluruh usulan yang masuk akan disinergikan dengan program pemerintah daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Meski demikian, DPRD menyadari tidak semua aspirasi bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, terutama di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan dana desa.
Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan meski seluruh usulan berasal dari masyarakat dan dinilai penting, penentuan skala prioritas tetap harus dilakukan agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah persoalan krusial turut menjadi perhatian, di antaranya perbaikan jalan penghubung antar desa yang dinilai belum optimal serta kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai dapat dilakukan tanpa menaikkan pajak, melainkan dengan menekan potensi kebocoran pendapatan.
Sektor parkir, pajak restoran, dan pariwisata menjadi perhatian khusus karena dinilai masih memiliki potensi yang belum tergarap secara optimal.
Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan kemampuan keuangan daerah dapat meningkat, sehingga lebih banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
