PONOROGO – DPRD Ponorogo melontarkan 46 poin kritik dan rekomendasi kepada 13 organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai masih lambat.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan puluhan catatan tersebut merupakan hasil pembahasan panitia khusus yang memuat evaluasi terhadap berbagai sektor strategis, mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga kebudayaan.

“Ada 46 poin rekomendasi yang kami sampaikan kepada 13 OPD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, termasuk soal infrastruktur jalan yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Dwi Agus Prayitno dalam rapat paripurna.

Menurut DPRD, persoalan jalan rusak dan lambannya penanganan masih menjadi aspirasi dominan masyarakat. Karena itu, percepatan perbaikan jalan diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor lain agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Menanggapi kritik tersebut, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD. Ia menilai rekomendasi legislatif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan jalannya pemerintahan.

“Kami mengapresiasi kritik dan masukan DPRD. Seluruh rekomendasi ini akan menjadi acuan dan pedoman untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan,” kata Lisdyarita.

Ia menambahkan, berbagai catatan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD untuk memperkuat kinerja dan pelayanan publik ke depan.

Rapat paripurna yang digelar Senin, 27 April 2026 lalu itu sekaligus menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya 46 kritik tersebut, DPRD berharap OPD tidak sekadar menerima sebagai catatan administratif, tetapi menjadikannya pijakan pembenahan nyata, terutama terkait percepatan penanganan jalan rusak yang selama ini menjadi perhatian warga Ponorogo.