MAGETAN – Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan belum memiliki rencana untuk mengurangi atau merumahkan aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, beban belanja pegawai saat ini diketahui telah melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Magetan kini menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, seiring menurunnya dana transfer dari pusat serta tuntutan efisiensi belanja daerah. Namun, di tengah kondisi tersebut, Pemkab memastikan belum ada opsi ataupun pembahasan terkait pengurangan maupun perumahan ASN, baik yang berstatus PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.
Kepala BKPSDM Magetan, Masruri, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi pilihan, meskipun beban anggaran pegawai tergolong tinggi. Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemkab Magetan tercatat mencapai 37,4 persen dari total anggaran daerah.
Angka tersebut telah melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian, dengan batas akhir penataan belanja pegawai hingga Januari 2027.
Pemkab Magetan pun menegaskan akan terus mencari solusi terbaik tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti merumahkan ASN. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penyesuaian atau pengurangan tunjangan bagi pejabat, meski hingga saat ini belum dibahas secara resmi.
Sementara itu, jumlah ASN di Kabupaten Magetan saat ini mencapai sekitar 10 ribu orang. Dari jumlah tersebut, PPPK paruh waktu tercatat sekitar 1.119 orang, sedangkan PPPK penuh waktu mencapai sekitar 800 orang, atau hampir 2 ribu secara keseluruhan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia aparatur dan kemampuan keuangan daerah. Hingga saat ini, Pemkab Magetan masih terus melakukan kajian dan perhitungan matang agar kebijakan yang diambil tetap menjaga stabilitas anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik.
