MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengedepankan sistem berbasis digital. Namun, penerapannya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah provinsi agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Meski belum diberlakukan, berbagai mekanisme teknis telah disiapkan. Salah satunya dengan mengoptimalkan sistem online melalui aplikasi sebagai sarana utama pengawasan dan pelaporan kinerja ASN selama menjalankan WFH.
Di sisi lain, Pemkab Magetan memilih menahan implementasi kebijakan tersebut sembari menunggu kepastian jadwal dan pola penerapan dari pemerintah provinsi. Langkah ini diambil untuk menghindari perbedaan kebijakan yang berpotensi mengganggu koordinasi antarinstansi.
Dalam skema yang telah disusun, ASN diwajibkan melakukan presensi secara online melalui aplikasi yang telah ditentukan. Selain itu, setiap pegawai juga harus melaporkan aktivitas kerja harian melalui sistem e-kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.
Pengawasan kinerja ASN selama WFH juga akan dilakukan secara ketat. Pegawai diwajibkan melaporkan lokasi kerja secara real time serta mengirimkan dokumentasi berupa foto sebagai bukti kehadiran dan aktivitas selama jam kerja berlangsung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, Cahaya Wijaya, menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi dan sistem e-kinerja menjadi kunci dalam memastikan kinerja ASN tetap terpantau secara optimal.
“Dengan sistem tersebut, setiap aktivitas pegawai dapat dipantau secara digital dan terukur,” ujarnya.
Meski nantinya WFH diterapkan, tidak semua ASN akan bekerja dari rumah. Organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan menyiapkan sistem berbasis digital sembari menunggu keputusan resmi, Pemkab Magetan berharap penerapan WFH dapat berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan publik maupun koordinasi pemerintahan.
