Longsor yang berulang di jalur Ponorogo–Pacitan, tepatnya di wilayah Slahung, menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Selain dipicu hujan dengan intensitas tinggi, kondisi geologi kawasan serta status hutan lindung disebut menjadi kendala utama penanganan jangka panjang.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur bersama UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Dari hasil monitoring, tercatat ada sembilan titik longsor yang tersebar di sepanjang jalur nasional tersebut.
DPRD Jatim menyebut peristiwa longsor di kawasan ini bukan kejadian baru. Berdasarkan kajian akademisi, struktur tanah di wilayah tersebut merupakan bagian dari gunung purba dengan tingkat pelapukan tanah mencapai sekitar 30 meter, sehingga membuat kontur tanah labil dan rawan longsor.
Kondisi itu diperparah dengan lereng curam dan vegetasi yang dinilai kurang kuat menahan pergerakan tanah. Di sisi lain, upaya penanganan teknis seperti pengurangan beban tanah maupun terasering belum dapat dilakukan optimal karena sebagian area masuk kawasan hutan lindung milik Perhutani.
Kepala UPT PJJ Madiun menyebut kendala status lahan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan permanen. Padahal jalur Ponorogo–Pacitan merupakan akses vital distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi bila terganggu.
DPRD Jawa Timur mendorong koordinasi lintas sektor agar solusi jangka panjang segera dirumuskan, sehingga ancaman longsor berulang di jalur strategis tersebut dapat diminimalkan.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.