Ribuan Guru Honorer Non Dapodik Gelar Aksi Damai, Minta Akses Dibuka
PONOROGO – Ribuan guru honorer non dapodik di Ponorogo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa siang. Mereka menuntut pemerintah daerah membuka akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar status mereka diakui negara.
Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, para guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo menyuarakan aspirasi agar akses Dapodik yang disebut telah ditutup sejak tahun 2020 dapat kembali dibuka.
Para guru mengaku telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik, namun hingga kini belum masuk dalam sistem Dapodik. Padahal, berbagai program pemerintah pusat, termasuk seleksi PPPK, mengacu pada data tersebut.
Ketua forum, Mahmud Danuri, menyebut jumlah guru honorer non dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai seribu orang. Mereka menegaskan tidak menuntut insentif maupun pengangkatan, melainkan hanya meminta pengakuan melalui akses masuk ke sistem Dapodik.
Selain itu, para guru juga mengeluhkan rendahnya honor yang diterima. Sebagian di antaranya hanya memperoleh bayaran antara 250 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan yang bersumber dari dana komite sekolah dan BOS.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menyatakan pihaknya akan mengawal aspirasi para guru honorer dan memfasilitasi dialog dengan pemerintah daerah.
