Pemkab Ngawi Cari Formula Atasi Ratusan Kios Tutup di Pasar Besar Ngawi
NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi masih mencari solusi untuk mengatasi banyaknya kios dan los yang tutup di Pasar Besar Ngawi, terutama di lantai II. Saat ini, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi tengah menginventarisasi berbagai faktor penyebab sekaligus menyiapkan skema agar kios-kios tersebut kembali beroperasi.
Berdasarkan data DPPTK Ngawi, Pasar Besar Ngawi memiliki total 1.196 los dan kios. Dari jumlah tersebut, sebanyak 930 los dan kios masih aktif, sedangkan 269 lainnya tidak beroperasi. Sebagian besar kios yang tutup berada di lantai II.
Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, mengatakan selama ini banyak pedagang memanfaatkan kios sebagai gudang penyimpanan barang, bukan sebagai tempat berjualan. Padahal, pemerintah telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan mengimbau agar kios dimanfaatkan sesuai fungsinya.
“Saat ini kami sedang menyiapkan formula untuk menghidupkan kembali aktivitas di Pasar Besar Ngawi. Dalam waktu dekat kami akan berdiskusi dengan para pedagang untuk mencari solusi terbaik agar kios-kios yang tutup dapat kembali beroperasi,” ujar Kusumawati Nilam Sulandrianingrum.
Sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali kawasan pasar, Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana menggandeng sejumlah pelaku usaha, seperti usaha penjualan telepon seluler, aksesori, hingga produk elektronik lainnya untuk menempati kios-kios yang kosong, khususnya di lantai II.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keramaian pasar, tidak hanya pada siang hari tetapi juga pada malam hari, sehingga aktivitas perdagangan kembali bergairah dan berdampak pada peningkatan pendapatan para pedagang.
Diketahui, aktivitas perdagangan di Pasar Besar Ngawi dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan, terutama di lantai II yang didominasi kios pakaian dan produk fesyen. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga telah menerapkan penarikan retribusi kepada para pedagang sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
