Data Produksi Belum Terintegrasi, Peternak Ayam Petelur Magetan Dorong Kebijakan Pusat
MAGETAN — Persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tidak hanya berkaitan dengan harga dan penyerapan telur. Pemerintah daerah menilai belum adanya sistem data produksi peternakan yang terintegrasi turut menjadi kendala dalam menata sektor ayam petelur.
Data yang dibutuhkan mencakup jumlah produksi, peredaran telur, hingga pasokan day old chick (DOC) atau anak ayam umur sehari dan pakan. Ketersediaan data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat memetakan kondisi sektor peternakan secara lebih tepat.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan menilai ketidaktersediaan data terintegrasi membuat pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara akurat jumlah populasi ayam, kapasitas produksi, hingga peredaran telur di wilayah Magetan.
Pemerintah daerah juga telah berupaya memperoleh data dari pemerintah pusat terkait kebutuhan dan kuota produksi yang ideal. Namun, informasi tersebut hingga kini belum dapat diperoleh secara pasti.
Padahal, data kebutuhan dan kapasitas produksi diperlukan untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan kondisi pasar. Dengan demikian, potensi kelebihan produksi yang dapat menekan harga telur di tingkat peternak bisa diantisipasi.
Persoalan data tersebut berkaitan erat dengan kondisi yang belakangan dihadapi peternak ayam petelur Magetan. Selain harga telur yang dalam kondisi tertentu masih berada di bawah biaya produksi, peternak juga mengeluhkan terbatasnya penyerapan hasil produksi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang mulai menyerap telur dari peternak lokal. Namun, skalanya dinilai masih terbatas sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan produksi telur di Magetan.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Nur Haryani, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan penanganan dan kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
Karena itu, peternak berencana membawa berbagai persoalan tersebut ke DPR RI. Langkah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan solusi terkait harga dan penyerapan telur, tetapi juga mendorong pemerintah pusat membangun sistem data peternakan yang lebih terpadu.
Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menentukan tingkat produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur.
