Potensi Kemarau Panjang, Dewan Minta Pemkab Ngawi Optimalisasi Distribusi Air Bersih
NGAWI – Jumlah wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi terus bertambah. Saat ini, sedikitnya 12 dusun dengan lebih dari 1.600 jiwa warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Ngawi. Komisi II DPRD Ngawi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas penanganan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Amin Sunarto, mengatakan masyarakat di wilayah terdampak saat ini masih banyak mengandalkan pasokan air bersih melalui distribusi dari pemerintah.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab Ngawi mengoptimalkan distribusi air bersih, terutama ke wilayah yang mengalami krisis air. Langkah tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung cukup panjang.
Selain distribusi, DPRD juga menyoroti kebutuhan anggaran penanganan kekeringan. Dengan kondisi wilayah terdampak yang terus bertambah, kebutuhan anggaran dinilai berpotensi meningkat sehingga perlu disiapkan sejak awal.
Amin menjelaskan, kebutuhan air bersih masyarakat cukup besar. Secara umum, konsumsi air warga rata-rata mencapai sekitar 100 liter per orang setiap hari untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minum, mandi, mencuci, memasak, hingga kebutuhan lainnya.
Kondisi cuaca yang semakin panas juga berpotensi meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebelumnya, BPBD Ngawi telah mengusulkan anggaran sekitar Rp150 juta untuk penanganan krisis air bersih. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan distribusi atau dropping air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
DPRD Ngawi berharap pemerintah daerah dapat memastikan distribusi air dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak kekeringan tetap terpenuhi selama musim kemarau.
