MPLS dan Open House Digelar, Sekolah Rakyat Madiun Siapkan Generasi Unggul Lewat Pendidikan Berasrama
KAB. MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Open House bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkenalkan konsep pendidikan berasrama kepada masyarakat sekaligus memastikan kesiapan operasional sekolah yang ditargetkan mulai digunakan pada akhir Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Rahmad Kusdani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Plt Bupati Ponorogo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Dalam kegiatan Open House, para calon siswa bersama orang tua diajak mengenal lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Pemerintah berharap masyarakat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem pendidikan berasrama yang akan diterapkan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Madiun menargetkan menerima 360 peserta didik pada tahun ajaran pertama. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah pendaftar telah mencapai 279 siswa, terdiri dari 203 siswa asal Kabupaten Madiun dan 76 siswa asal Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 81 peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar.
Pembangunan sekolah saat ini telah mencapai sekitar 92 persen dan ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran, mulai dari ruang kelas, asrama, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan makan siswa telah dipersiapkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai jadwal.
Selain memberikan pendidikan secara gratis, seluruh peserta didik juga akan memperoleh berbagai fasilitas seperti seragam, sepatu, perlengkapan belajar, tempat tinggal di asrama, hingga kebutuhan makan setiap hari. Untuk mendukung operasional pada masa awal, pemerintah juga menyiapkan 30 guru bantu selama tiga bulan sambil menunggu penempatan guru dari Kementerian Sosial.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan kegiatan Open House diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat, terutama bagi orang tua yang masih ragu dengan sistem pendidikan berasrama.
Hari Wuryanto, Bupati Madiun, mengatakan kegiatan Open House sengaja digelar agar masyarakat dapat melihat langsung kesiapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sekolah tersebut tidak hanya memberikan pendidikan secara gratis, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan nilai-nilai sosial peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama. Ia optimistis minat masyarakat akan terus meningkat setelah melihat langsung fasilitas dan konsep pembelajaran yang disiapkan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan seluruh Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Hingga saat ini, progres pembangunan 18 Sekolah Rakyat di Jawa Timur rata-rata telah melampaui 91 persen dan seluruhnya terus dikebut agar dapat beroperasi pada akhir Juli 2026.
Selain itu, proses penerimaan peserta didik masih terus berlangsung sehingga jumlah siswa masih dimungkinkan bertambah. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendampingan bagi keluarga siswa, meliputi pemberdayaan ekonomi, perluasan perlindungan jaminan sosial, hingga berbagai program pendukung lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga.
Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun merupakan bagian dari pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Madiun, Ngawi, Nganjuk, dan Pacitan. Proyek senilai sekitar Rp911,49 miliar tersebut dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender, mulai 23 Desember 2025 hingga 19 Agustus 2026.
Di Kabupaten Madiun, Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas sekitar 5 hingga 5,8 hektare dengan konsep pendidikan berasrama. Secara bertahap, sekolah ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 1.000 peserta didik mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan di Jawa Timur.
