KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkot Madiun Fokuskan Pembangunan pada Ekonomi dan SDM
Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun 2027.
Kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026). Dokumen tersebut menjadi dasar penentuan arah kebijakan anggaran dan program prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan disiplin anggaran agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.
“KUA dan PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, serta disiplin anggaran. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam menetapkan program-program prioritas pembangunan daerah,” ujar F. Bagus Panuntun.
Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kota Madiun menetapkan lima prioritas pembangunan pada 2027, yakni penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan sosial dan lingkungan, serta peningkatan inovasi daerah. Seluruh prioritas tersebut diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, menegaskan DPRD akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar seluruh program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi dasar pembahasan APBD 2027. Kami berharap program yang disusun mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Madiun,” kata Istono.
Pemerintah Kota Madiun dan DPRD berharap sinergi yang terjalin selama proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan APBD yang efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
